Tag

,


Penerapan E-KTP yang baru-baru ini diterapkan di Jakartan dan menyusul kota lainnya merupan langkah awal dalam penerapan SIN (Single Identify Number). Dengan SIN nantinya satu orang hanya memiliki satu identitas/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja sampai yang bersangkutan meningal. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

Dengan penerapan E-KTP ini sebenarnya ada banyak kemajuan, dimana sudah ada data kependudukan yang lebih lengkap. Beberapa fungsi dari E-KTP antara lain :

  1. Sebagai identitas jati diri;
  2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
  3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Dengan berbagai kelebihan dari E-KTP, hendaknya program ini tidak hanya berhenti sampai dengan ini saja, karena dengan keakuratan data kependudukan diharapkan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran, misalnya dalam hal belanja subsidi dan dalam hal pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam hal subsidi seharusnya dengan E-KTP bisa diketahui mana penduduk yang layak untuk mendapat subsidi dan mana yang seharusnya sudah tidak mendapat subsidi. Misalnya, ini hanya sekedar angan-angan saya saja, ketika kita akan mengisi BBM, maka harus menunjukkan E-KTP tersebut. Sehingga masyarakat yang layak mendapat subsidi bisa mengisi dengan premium sedangkan yang tidak layak mendapat subsidi maka harus mengisi dengan pertamax. Hal ini juga berlaku untuk pelayanan kesehatan, mana masyarakat yang harus mendapat jankesmas, mana yang tidak harus bisa dilihat dari E-KTP tersebut.

Dalam hal pendidikan, sudah seharusnya masyarakat miskin di Indonesia mendapat pendidikan yang gratis-tis….Hal ini seharusnya bisa dilihat juga dari E-KTP tersebut. Dengan demikian maka pelaksanaan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan bisa tercapai. Masyarakat yang miskin sekolahnya gratis, masyarakat menengah sekolahnya bayar separo, sedangkan masyarakat yang kaya ya sudah selayaknya bayarnya lebih mahal (premium). Sehingga ada subsidi silang dari masyarakat yang kaya ke masyarakat yang miskin.

Mudah-mudahan saja dengan pelaksanaan E-KTP kedepannya bisa membawa perubahan yang lebih baik dalam pelaksanaan program pemerintah. Karena proyek ini telah menelan banyak dana sehingga jangan sampai hanya dilaksanakan setengah-setengah saja…Mari kita sukseskan program E-KTP.