Tag

, , , ,


Cover of "Reinventing Government: How The...

Cover via Amazon

Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas, dan berbagai kritikan lainnya. Munculnya berbagai kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Di Amerika Serikat konsep reformasi manajemen sektor publik tersebut telah melahirkan suatu konsep baru yaitu reinventing government yang dikembangkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992).

Dalam konsep ini, reinventing dimaknai sebagai penciptaan kembali birokrasi dengan mendasarkan pada sistem wirausaha, yakni menciptakan organisasi-organisasi dan sistem publik yang terbiasa memperbarui, yang secara berkelanjutan, memperbaiki kualitasnya tanpa harus memperoleh dorongan dari luar. Dengan demikian, reinventing berarti menciptakan sektor publik yang memiliki dorongan dari dalam untuk memperbaiki apa yang disebut dengan “sistem yang memperbarui kembali secara sendiri”. Dengan kata lain, reinventing menjadikan pemerintah siap menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak dapat diantisipasi. Di samping itu, reinventing tidak hanya memperbaiki keefektifan pemerintah sekarang ini, tetapi juga dapat membangun organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki keefektifannya di masa mendatang pada waktu lingkungan organisasi mengalami perubahan.

Konsep reinventing government mengandung sepuluh prinsip, yaitu:

  1. Catalytic Government: Steering Rather Than Rowing. Pemerintah berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan.
  2. Community-Ownde Government: Empowering Rather Than Serving. Pemerintah berorintasi untuk memberdayakan masyarakat, tidak hanya melayani.
  3. Competitive Government: Injecting Competition into Service Delivery. Pemerintah memunculkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.
  4. Mission Driven Government: Transforming Rule-Driven Organisation. Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
  5. Results Oriented Government: Funding Outcomes, Not Inputs. Pemerintah berorientasi pada hasil, mampu membiayai hasil (keluaran) bukan masukan.
  6. Customer Driven Government: Meeting the Needs of the Customers Not the Bureaucracy. Pemerintah yang memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi.
  7. Enterprising Government: Earning Rather Than Spending. Pemerintah yang menciptakan pendapatan, tidak sekedar membelanjakan.
  8. Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure. Pemerintah yang berupaya melakukan pencegahan daripada melakukan pengobatan.
  9. Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork. Dari hierarki menuju partisipasi dan kerjasama tim.
  10. Market Oriented Government: Leveraging Change Through the Market. Mengadakan perubahan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan).

Fokus pembahasan pada tulisan ini adalah prinsip reinventing government nomor 8 Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure. Pemerintah yang berupaya melakukan pencegahan daripada melakukan pengobatan.

Birokrasi pemerintah tradisional fokus pada memberikan pelayanan untuk memerangi masalah. Pada dasarnya Sifat Pemerintahan Tradisional (Paradigma Lama) antara lain yaitu :

a.    Focus Pada Memberikan Pelayanan Untuk Memerangi Masalah

Contoh :

•      Berkaitan dengan penyakit, pemerintah membiayai pelayanan kesehatan.

•      Berkaitan dengan kriminalitas, pemerintah membiayai dengan cara menambah anggota polisi.

•      Berkaitan dengan kebakaran, pemerintah membiayai dengan cara menambah truk pemadam kebakaran

b.    Cenderung Bersifat Reaktif

Pemerintah baru akan melakukan tindakan apabila sudah terjadi suatu peristiwa atau masalah.

Dengan kondisi seperti ini maka konsep dalam Reinventing Government yaitu Anticipatory Government memberikan sebuah jawaban dalam permasalahan tersebut. Ada beberapa hal utama mengapa kita harus menerapkan anticipatory Government yaitu :

  • Biaya yang digunakan untuk mencegah lebih sedikit apabila kita mengobati. Bahkan dikatakan bahwa “mereka menggunakan satu ons pencegahan daripada satu pon pengobatan”.
  • Pemerintahan yang antisipatif memungkinkan untuk membuat keputusan berdasarkan perkiraan tentang masa depan.
  • Pemerintah antisipatif akan berupaya menyelesaikan/ mencegah masalah daripada sekadar menyediakan pelayanan publik.

Pemerintah yang antisipatif diharapkan tidak hanya berusaha untuk mencegah masalah,  akan tetapi juga bekerja untuk mengantisipasi masa depan  untuk memperoleh radar. Pemerintah akan dapat mengetahui apa saja yang mungkin terjadi di masa depan sehingga dapat menyiapkan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Langkah – langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang antisipatif yaitu :

a.    Membentuk futures commission

Future commission adalah suatu proses di mana masyarakat menganalisis trend, mengembangkan alternative scenario untuk menghadapi masa depan, dan membuat rekomendasi dan tujuan dari komunitas. Biasanya future commissioan dibentuk oleh komunitas yang telah mempunyai pengalaman (beberapa merupakan trauma) seperti keterpurukan kondisi ekonomi.

b.    Membuat strategic planning

Ini merupakan salah satu hal untuk mengantisipasi masa depan. Sama halnya dengan sector privat, sector public pun memerlukan strategic planning dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan strategic planning diharapkan arah pelaksanaan keiatan pemerintah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam membuat strategic planning, pemerintah memperimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan sehingga dapat ditetapkan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menghadapinya.

Kemungkinan Penerapan di Indonesia

1. Kendala.

Penerapan konsep Anticipatory Government : Prevention Rather Than Cure di Indonesia menurut saya adalah sangat mungkin dilakukan, namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a.    Keterbatasan sumber daya (resources), terutama anggaran, yang dihadapi oleh Pemerintah.

Dengan  keterbatasan anggaran dan banyaknya kebutuhan yang ingin dicapai maka pemerintah akan sulit dalam membuat prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal ini membuat pemerintah sulit untuk menentukan point-point mana yang harus diantisipasi terlebih dahulu.

b.    Kondisi politik yang kurang mendukung

Dengan belum matangnya demokrasi di Indonesia, maka politik di Indonesia cenderung untuk mengedepankan kepentingan golongan. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang diambil pemerintah menjadi tidak tepat lagi karena hanya mengutamakan kepentingan politis semata. Hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas dan di kedepankan menjadi terbengkelai bahkan tidak lagi terurus. Jangankan untuk mencegah, bahkan mengobatipun tidak.

c.    Penerapan RPJM yang masih banyak permasalahan

Salah satu langkah maju dalam menuju ke anticipatory Government adalah adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dengan adanya RPJM ini sebenarnya pemerintah sudah mulai menerapkan konsep pemerintahan yang antisipatif. Akan tetapi penerapan RPJM saat ini masih mempunyai kendala antara lain:

  • Belum ada penganggaran jangka menengah, atau yang disebut dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sehingga saat ini yang ada hanya sebatas perencanaan saja. Hal ini menyebabkan anggaran akan kembali ke zero based budgeting sistem.
  • Prakiraan maju belum dapat dijadikan sebagai estimasi sebagai pengeluaran pada tahun sebelumnya.

d.    Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja belum secara penuh diterapkan.

Dalam anggaran berbasis kinerja diharapkan setiap pengeluaran pemerintah dapat ditelusuri output, outcome, impact dan benefit. Akan tetapi pelaksanaanya saat ini hanya sebatas outputnya saja. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pemerintahan yang antisipatif merupakan salah satu syarat utama. Hal ini digunkan untuk mengetahui apakah program dan kegiatan yang saat ini dilaksanakan telah berhasil atau belum. Selain hal itu juga untuk menilai apakah hal-hal yang ingin diantisipasi oleh pemerintah sudah berhasil atau belum. Permasalahan lain dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia adalah tidak adanya penilaian kinerja. Dalam hal ini LAKIP sebagai hasil akhir dari penilaian dan pencapaian program dan kegiatan pemerintah tidak pernah diketahui hasil evaluasinya atau tidak ada feed backnya atas LAKIP yang telah disusun.

e.    Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi hanya sekedar ”otomoney”

Pelaksanaan desentralisasi sebenarnya juga merupakan langkah maju untuk menjadi pemerintah yang bersifat antisipatif. Namun pelaksanaan otonomi di Indonesia saat ini lebih cenderung ke arah politik belaka. Otonomi hanya sebagai jalan untuk memperolah kekuasaan dan dana dari pemerintah pusat. Dalam pemerintah yang antisipatif konsep otonomi sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dan programnya sendiri. Hal ini tidak terlepas dari kondisi bahwa pemerintah daerahlah yang paling mengerti masalah didaerahnya dan bagaimana cara untuk mencegahnya atau bersifat antisipatif. Sayangnya kondisi ini belum terjadi pada otonomi di Indonesia, karena otonomi di Indonesia hanya dimaknai sebagai ”otomoney”.

2. Cara dan Persyaratan dalam Penerapannya di Indonesia.

Untuk menerapkan konsep Anticipatory Government : Prevention Rather Than Cure di Indonesia, terdapat beberapa langkah yang harus dilaksanakan, yaitu:

a.    Pemerintah harus mampu mengalokasikan resources yang terbatas jumlahnya

Dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas pemerintah dituntut harus benar-benar memperhatikan prioritas-prioritas nasional yang hendak dicapai. Selain itu prioritas pemerintah harus bersifat antisipasif atau bersifat mencegah bukan mengobati.

b.    Komitmen dari DPR

Karena kebijakan dari pemerintah yang hendak diambil harus mendapat persetujuan dari DPR, disini dibutuhkan peranan DPR dalam pembahasan kebijakan tersebut. Artinya bahwa DPR tidak hanya membahas kebijakan yang bersifat politis dan menguntungkan bagi kelompok atau golongannya. DPR harus menunjukkan bahwa peranan mereka adalah sebagai wakil dari masyarakat sehingga DPR harus memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil sudah benar. Kebijakan tersebut harus mencerminkan sebuah tindakan antisipatif atas permasalahan dimasa yang akan datang.

c.    Komitmen pimpinan puncak dari organisasi pemerintahan

Dalam membuat kebijakan dan program-program menurut skala prioritas dibutuhkan komitmen dari puncak pimpinan. Dalam hal ini presiden dan menteri-menterinya harus berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam program-program prioritas dalam masa kepemimpinannya. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan yang telah direncanakan.

d.    Peran serta masyarakat luas harus dilibatkan dalam perencanaan kegiatan Pemerintah

Peran serta masyarakat diperlukan dalam rangka memberikan masukan atas permasalahan yang terjadi serta bagaimana solusi dan antisipasinya di masa yang akan datang. Masukan dari masyarakat tersebut bisa disampaikan melalui DPR atau wakil rakyat, dan disampaikan dalam rapat dengan pemerintah.

e.    Penerapan RPJM-N harus diikuti oleh KPJM

Dari hasil permasalahan dalam penerapan RPJM seperti disebutkan sebelumnya, maka pemerintah harus membuat perbaikan dalam kosep RPJM. Perbaikan tersebut yaitu diterapkannya KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah). Dengan adanya KPJM maka forward estimates bisa dijadikan acuan bagi pelaksaanaan anggaran selanjutnya. KPJM juga memberikan ancar-ancar dana yang harus dikeluarkan berdasarkan program prioritas dalam perspektif jangka menengah. Dari hal ini maka konsep pemerintah yang antisipatif bisa dilaksanakan secara lebih baik.

f.     Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara benar dan menyeluruh

Seperti dalam penjelasan sebelumnnya bahwa saat ini penelusuran anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah hanya sebatas pada output. Belum adanya outcome membuat pemerintah tidak mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakannya sukses atau tidak. Pemerintah yang antisipatif mensyaratkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar apakah target pemerintah sudah tercapai atau belum. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu harus ada penilaian atas LAKIP atau evaluasi LAKIP, dimana harus ada feed back kepada instansi yang bersangkutan sebagai bahan perbaikan.

g.    Pelaksanaan Desentralisasi atau Otonomi daerah secara benar

Dengan pelaksanaan Desentralisasi atau otonomi ini diharapkan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan harus mengetahui kebijakan serta prioritas yang akan diambilnya. Pemerintah daerah seharusnya mampu menganalisis permasalahan yang terjadi dan yang akan terjadi didaerahnya. Dengan pelaksanaan otonomi maka antisipasi atas permasalahan tersebut dapat lebih awal, atau pencegahan atas permasalahan akan lebih cepat. Dengan demikian Otonomi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan pemerintahan yang bersifat antisipatif.