Tag

, ,


Reformasi yang telah berjalan selama satu dekade lebih ternyata masih belum menunjukkan perbaikan dalam hal pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2010 tetap 2,8 atau berada di peringkat ke-110 dari 178 negara yang disurvei. Nilai ini sama persis dengan tahun 2009 sehingga bisa dimaknai pemberantasan korupsi di negeri ini jalan di tempat. Salah satu penyebab lambatnya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia adalah masih buruknya akuntabilitas dan transparansi sektor publik.

Terkait dengan akuntabilitas dan transparansi sektor publik, sebagai otoritas pemeriksa keuangan negara, BPK memliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaannya. Pemeriksaan BPK terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok pertama, adalah berupa pemeriksaan secara umum (keuangan dan kinerja). Kelompok kedua adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditujukan untuk mendeteksi terjadinya tindak korupsi melalui pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus (investigative and fraud audit). Peran kedua yang dilakukan oleh BPK adalah untuk ikut mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peran ini dilakukan BPK melalui partisipasi aktif dalam perombakan sistem administrasi keuangan negara yang sangat tidak transparansi dan tidak akuntabel.

Peran penting BPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal apabila tidak adanya kerjasama dengan berbagi pihak yang terkait, dalam hal ini Aparat Penegak Hukum. Aparat Penegak Hukum berperan dalam proses hukum atas tindak pidana korupsi, sedangkan BPK berperan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan (seperti BPK, Irjen, Bawasda dan PPATK) dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Kehakiman). Kerjasama tersebut dapat berupa pertukaran informasi guna kepentingan penyidikan dan kepentingan audit, kerjasama pendidikan dan pelatihan serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga tersebut diharapkan proses pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa mencapai hasil yang maksimal. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan amanat reformasi.

A. Peran BPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ada berbagai peran yang dilakukan oleh BPK untuk ikut memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara. Secara garis besar peranan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



1. Peningkatan kualitas pemeriksaan

Peningkatan kualitas pemeriksaan merupakan salah satu peran BPK dalam bidang pemberantasan korupsi. Hal ini bisa dilihat dari laporan hasil pemeriksaan BPK, baik untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK memiliki peran yang signifikan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. Apabila dilihat dari proses pelaksanaannya maka ini termasuk pemberantasan korupsi dengan  cara represif.

2. Partisipasi aktif dalam reformasi pengelolaan keuangan negara

Seperti telah disebutkan, BPK ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan perombakan sistem keuangan negara. Peran ini termasuk peran yang bersifat preventif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terdapat tujuh langkah yang dilakukan dalam partisipasi aktif dari BPK yaitu:

  • Membantu menyusun standar akuntasi pemerintahan;
  • Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara;
  • Mendorong pemerintah menggunakan tenaga-tenaga ahli akuntasi pada posisi structural pengelola keuangan negara;
  • Membantu menyatukan semua anggaran nonbujeter dan quasi fiskal kedalam APBN;
  • Membantu pemerintah memperjelas peranan dan tanggung jawab lembaga negara di semua tingkatan;
  • Mendorong proses penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran negara yang transparan dan akuntabel; dan
  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan antarinstansi pemerintah, antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dengan BUMN/BUMD serta yayasan maupun swasta yang memperoleh subsidi pemerintah.

3. Melakukan reformasi birokrasi.

Peran terakhir yang dilakukan BPK dalam upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi brokrasi ini dilakukan untuk memperbaiki tata kerja, serta SDM (dari sisi internal), maupun reformasi eksternal yaitu untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan pihak lainnya. Pihak lain tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta PPATK. Peran ini bisa dikategorikan sebagai upaya represif dan preventif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

B. Kerjasama BPK dengan Aparat Penegak Hukum

Salah satu peran BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang reformasi birokrasi adalah dengan peningkatan kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berwenang dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain yaitu Aparat Penegak Hukum (APH). Kerjasama BPK dengan APH dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dituangkan dalam bentuk MoU atau kesepakatan bersama antara BPK dengan APH yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan KPK.

1. Kesepakatan Bersama antara BPK dan Kepolisian.

Kesepakatan ini dituangkan dalam Kesepakatan Bersama BPK Dengan POLRI Nomor : 01/KB/I-XIII.2/11/2008, NO.POL.: B/11/XI/2008 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Yang Berindikasi Tindak Pidana. Kerja sama dengan kepolisian dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana. Dengan demikian, proses dan penegakan hukum dapat segera dilakukan kepolisian. Penyerahan hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh Ketua BPK, tetapi juga bisa dilakukan Kepala Perwakilan BPK di daerah kepada Kepala Polisi Daerah setempat. Kedua pihak menyepakati, sebelum hasil pemeriksaan diserahkan terlebih dulu dilakukan pemaparan oleh BPK. Kemudian dilakukan pembahasan bersama yang bisa berujung pada dua kemungkinan. Jika disimpulkan hasil pemeriksaan belum cukup menemukan bukti awal, maka BPK harus segera melengkapi. Namun, jika disimpulkan bahwa bukti awal sudah cukup, maka hasil pemeriksaan bisa segera diserahkan kepada kepolisian. Pihak terakhir itu lalu segera menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Kerja sama tidak lantas berhenti sampai tahap itu. Jika dalam proses hukum diperlukan berbagai penjelasan lanjutan mengenai hasil pemeriksaan, kepolisian dapat meminta keterangan dan penjelasan dari ahli yang ditunjuk BPK.

Sementara itu, untuk kepentingan monitoring, kepolisian secara berkala (setiap semester) akan menyampaikan informasi tertulis seputar penanganan hukumnya kepada BPK. Dan, sendainya sebuah perkara mendapat perhatian publik atau atensi pemerintah, kepolisian dapat memaparkannya secara lisan. Kerja sama kedua pihak juga menyangkut perkara-perkara yang tidak berasal dari hasil pemeriksaan BPK. Misalnya, kepolisian tengah menangani perkara tetapi memerlukan bukti adanya kerugian negara. Untuk kepentingan itu, kepolisian dapat meminta bantuan BPK. Selain itu, kepolisian juga dapat meminta BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu. Permintaan ini diajukan sebelum masuk tahap penyidikan. Hasil perhitungan BPK atas kerugian negara atau hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu kemudian disampaikan kepada kepolisian. Kedua pihak kemudian duduk bersama untuk melakukan pembahasan bersama. Semua bentuk kerja sama tersebut juga dapat dilakukan di tingkat daerah. Dalam hal ini, Kepala Perwakilan BPK dan Kepala Polisi Daerah yang mengambil peranan.

2. Kesepakatan Bersama antara BPK dengan Kejaksaan Agung.

Kesepakatan ini dituangkan dalam Kesepakatan Bersama BPK Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia NOMOR: 01/KB/I-VIII.3/07/2007, NOMOR: KEP- 071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana. Untuk menindaklanjuti perintah undang-undang ihwal penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada Kejaksaan Agung, kedua lembaga menerjemahkannya dalam sebuah Kesepakatan Kerja Sama yang ditandatangani pada 25 Juli 2007. Hasil Pemeriksaan yang dimaksud adalah yang berindikasi tindak pidana. Tujuan dari kesepakatan ini adalah mendukung pelaksanaan tugas masing-masing agar lebih optimal. Tentu saja tujuan akhir dari sinergi ini adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi-kolusi-nepotisme, alias KKN. Hasil Pemeriksaan BPK yang mengandung tindak pidana itu akan dipaparkan dan dibahas bersama BPK. Jika pemeriksaan sudah diangap cukup, maka Kejakgung langsung melakukan penyidikan. Namun, jika bukti permulaan tidak cukup, Kejakgung dapat meminta BPK melakukan pemeriksana lanjutan.

Agar temuan BPK tidak menjadi sia-sia dan benar-benar ditindaklanjuti, kedua lembaga sepakat bahwa Kejakgung akan memberitahukan perkembangan penyidikan selambat- lambatnya dalam dua bulan. Dengan demikian, ada jaminan bahwa hasil pemeriksaan BPK benar-benar direspons sesuai koridor hukum yang berlaku. Tentu saja kedua lembaga akan tetap menggelar koordinasi sehingga tujuan penegakan hukum benar-benar tercapai. Bentuk-bentuk koordinasi yang dimungkinkan, antara lain pemberian keterangan ahli atau pemeriksa BPK untuk Kejaksaan Agung. Sebaliknya, BPK juga dapat meminta bantuan tenaga ahli atau bantuan dan pertimbangan hukum kepada Kejaksaan Agung.

3. Kesepakatan Bersama antara BPK dengan KPK.

Kesepakatan ini dituangkan dalam Kesepakatan Bersama BPK Dengan KPK Nomor : 01/KB/I-VIII.3/09/2006 , Nomor : 22/KPK-BPK/IX/2006 tentang Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerja sama dengan KPK dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ruang lingkup kerja sama yang MoU-nya ditandatangani pada 25 September 2006 ini meliputi: pertukaran informasi, bantuan personil, pendidikan dan pelatihan, pengkajian, dan koordinasi. Namun, harus dicatat kerja sama ini tidak menghilangkan independensi masing-masing. Pertukaran informasi itu dapat dilakukan, misalnya, KPK menyerahkan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi. KPK juga dapat memberikan informasi lain yang diperlukan BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif. Sebaliknya, BPK juga dapat memberikan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan guna melakukan penanganan suatu kasus, penyelidikan, penyidkan, dan supervisi serta monitor untuk pemberantasan korupsi. Informasi lain yang diangap berguna juga bisa diserahkan. Untuk memperlancar kerja sama itu kedua lembaga sepakat menggelar rapat koordinasi sekurangkurangnya satu kali dalam tiga bulan. Jika dipandang perlu dan mendesak, rapat koordinasi khusus bisa segera dilakukan.

C. Permasalahan dalam Kerjasama antara BPK dengan Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Meskipun telah ada berbagai kesepakatan bersama, namun beberapa permasalahan masih terjadi dalam kerjasama antara BPK dengan Aparat Penegak Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masalah tersebut dapat dibedakan menjadi masalah intern dan ekstern.

1. Permasalahan Intern.

Permasalahan intern yaitu permasalahan yang muncul dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama atau salah satu pihak dalam kerjasama yang mengakibatkan pencapaian tujuan bersama menjadi terganggu. Permasalahan intern yang muncul antara lain :

  1. Adanya ego sektoral dari Aparat Penegak Hukum dengan BPK. Ego sektoral biasa muncul dalam sebuah kerjasama antar instasi. Hal ini muncul karena adanya perasaan memiliki kewenangan yang lebih, adanya perasaan memiliki pengetahuan yang lebih dibidangnya. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam kerjasama antara BPK dengan Aparat Penegak Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
  2. Jumlah SDM dari BPK yang masih kurang. Dengan jumlah pegawai yang terbatas maka pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih lama. Hal ini tentu saja mengganggu proses hukum selanjutnya apabila sudah ada indikasi tindak pidana korupsi.
  3. Adanya mafia hukum dan peradilan membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap APH menjadi rendah. Hal ini tentu sangat mengganggu proses kerjasama yang telah dibangun terutama dalam menindak lanjuti hasil temuan BPK.
  4. Perbedaan pengetahuan antara Aparat Penegak Hukum dengan pegawai BPK bisa membuat  terjadinya perbedaan persepsi dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi.

2. Permasalahan Ekstern.

Permasalahan ekstern yaitu permasalahan yang muncul dari luar pihak yang melakukan kerjasama. Hal ini pada akhirnya akan mengganggu proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan ekstern yang muncul yaitu :

  1. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik (systemic crime) semakin meluas (widespread), dan telah merasuki seluruh lini kehidupan secara mendalam (dee-rooted). Praktek tersebut seolah-olah sudah menjadi “budaya” dalam arti situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap praktek korupsi menyebabkan korupsi berkembang luas di masyarakat, sehingga sulit untuk di berantas. Di samping itu dengan bertambah besarnya volume pembangunan, bertambah pula kemungkinan kebocoran, dan ditambah dengan gaji pegawai kecil, tidak memadai serta memungkinkan untuk hidup layak, di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini menyebabkan pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit.
  2. Undang-undang yang ada terkadang membuat sulit dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini misalnya kepolisan tidak begitu saja bisa melakukan penyidikan terhadap sebuah kasus dari hasil laporan BPK. Sebab, berdasar undang-undang, polisi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan lebih dulu sebelum menyidik. Tentu saja hal-hal semacam ini tak akan dibiarkan menjadi kendala yang bisa mementahkan tujuan lebih besar.

D. Upaya Peningkatan Kerjasama BPK dengan Aparat Penegak Hukum

Upaya peningkatan kerjasama antara BPK dengan Aparat Penegak Hukum adalah menjadi sebuah keharusan. Hal ini mengingat peran penting masing-masing pihak dalm pencegahan dan pemberantasan korupsi. BPK memiliki peran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, atau bersifat preventif dan represif sedangkan Aparat Penegak Hukum peranannya adalah menindaklanjuti setiap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi atau bersifat represif. Untuk meningkatkan kerjasama antara BPK dan APH maka diperlukan solusi yang tepat atas permasalahan yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan kerjasama antar keduannya. Atas permasalahan yang terjadi dalam kerjasama antar kedua institusi tersebut maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Solusi Atas Permasalahan Intern.

Solusi atas permasalahan intern yang dapat ditempuh antara lain:

  1. Perlu adanya kesepahaman bersama bahwa kerjasama yang dibangun antar BPK dan APH bukan kerjasama antara kedua pucuk pinpinan dari kedua institusi, melainkan bahwa ini merupakan kerjasama seluruh organisasi. Selain itu perlunya menanamkan mind set bahwa yang dihadapi dan yang menjadi musuh bersama adalah tindak pidana korupsi. Tentunya tidak mudah untuk mengatasi permasalahan ego sektoral. Namun dengan political will yang kuat dari masing-masing institusi, permasalahan ini akan bisa di eliminir.
  2. Reformasi birokrasi intern di tubuh BPK, termasuk dalam pengadaan tenaga SDM. Hal ini mutlak diperlukan karena jumlah pegawai yang minim dengan beban kerja yang tinggi tentu akan memperlambat gerak dari BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
  3. Reformasi birokrasi ditubuh Aparat Penegak Hukum. Hal ini menjadi sebuah kewajiban, mengingat tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap APH. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena adanya mafia kasus, mafia hukum dan peradilan. Dengan adanya kasus tersebut seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi APH dalam melakukan perbaikan dari sisi intern SDM-nya.
  4. Peningkatan kerjasama antara penegak hukum dan BPK seharusnya tidak hanya di bidang korupsi secara sempit saja, namun harus ada proses transfer of knowledge antar kedua institusi. Artinya disini BPK bisa memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan negara serta akuntansi dan audit sedangkan dari APH bisa menyumbangkan ilmu dari sisi hukum. Dengan adanya pengetahuan yang memadai dari dua disiplin ilmu yang berbeda tersebut diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi dari kedua institusi dalam menyikapi sebuah permasalahan terutama dalam tindak pidana korupsi.

2. Solusi Atas Permasalahan Ekstern.

Solusi atas permasalahan ekstern yang dapat ditempuh antara lain:

  1. Adanya kerjasama dari seluruh pihak termasuk mayarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini menuntut adanya kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan musuh bangsa Indonesia. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bisa ditempuh melalui pendidikan anti korupsi disekolah, sosialisasi serta perlindungan bagi wishtle blower yang memberikan pengaduan adanya tindak pidana korupsi.
  2. Dalam pembentukan lembaga negara hendaknya telah disusun dengan aturan yang jelas, tupoksi yang jelas serta bagaimana keterkaitan dengan lembaga lainnya. Hal ini juga menuntut agar dalam pembuatan Undang-undang terbebas dari kepentingan politik, golongan atau bahkan kepentingan pribadi. Peran legislatif sangat sentral dalam penyusunan undang-undang yang benar dan tidak menimbulkan dualisme serta tidak bias.