Tag

, , , , ,


Reformasi yang telah berlangsung 11 tahun ternyata tak membuat orang jera melakukan korupsi. Pemberantasan korupsi justru mendapat perlawanan dari orang – orang yang tega menikmati hasil korupsi. Transparency International kembali meluncurkan Corruption Perception Index 2009 secara serentak di seluruh dunia. Survei ini mengingatkan kita kembali bahwa korupsi adalah fenomena global yang terjadi di seluruh negara di dunia, dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Krisis ekonomi global merupakan indikator konkrit bagaimana tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di sektor bisnis membuka peluang terhadap korupsi, yang ternyata mampu menyebabkan efek domino yang dapat menghancurkan tata ekonomi dunia. Sebanyak 180 negara masuk dalam pengukuran CPI 2009. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran ternyata mendapat skor di bawah 5. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dalam negara yang bersangkutan. CPI adalah indeks gabungan dari 13 poling/survei yang dilakukan oleh 10 lembaga independen.

Skor Indonesia dalam CPI 2009 adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Ini sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3).

Pada CPI 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Kenaikan sebesar 0,2 tersebut tidak perlu dilihat sebagai suatu prestasi yang harus dibangga-banggakan karena:

  1. Skor 2,8 masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan korup
  2. Perubahan skor 0,2 tidak terlalu signifikan.

Namun di sisi lain, metode CPI menyatakan bahwa perubahan skor dapat terjadi apabila terjadi perbaikan atau perubahan yang dapat terobservasi dengan jelas. Menurut analisa dari  Transparency InternationaI Indonesia hal ini dapat dikaitkan pada dua hal, yaitu prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi Departemen Keuangan. Meskipun tidak berkorelasi langsung dengan meningkatnya skor CPI Indonesia, perubahan yang terjadi di dua institusi tersebut menurut TI-Indonesia cukup signifikan dan dapat diobservasi dengan jelas.

Seperti yang kita ketahui pemberantasan korupsi di Indonesia terus terjadi meskipun telah ada KPK sebagai institusi yang fokus terhadap pemberantasan korupsi tersebut. Apabila kita lihat lebih jauh ada beberapa hal yang membuat korupsi di Indonesia susah untuk diberantas, yaitu :

  1. Lemahnya penegakan hukum.
  2. Birokrasi yang tidak ramah publik.
  3. Demoralisasi yang menyuburkan perilaku koruptif dikalangan masyarakat.

Lemahnya penegakan hukum serta birokrasi yang tidak ramah publik tersebut menyebabkan Demoralisasi yang berdampak kepada budaya korupsi yang menjangkiti masyarakat Indonesia. Dari ketiga hal inilah yang menyebabkan korupsi di Indonesia menjadi susah untuk diberantas.

1. Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia antara lain disebabkan oleh :

  • Hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terlalu ringan

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi saat ini terasa tidak memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Bagaimana tidak, dengan korupsi milyaran rupiah hanya dikenakan hukuman penjara 5 tahun. Hal ini tentu mengakibatkan hukum di Indonesia dipandang sebelah mata oleh warga negaranya sendiri. Menurut UU Nomor 31  tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bab II pasal 2 disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa hukuman terberat bagi seorang koruptor adalah hukuman mati. Akan tetapi pada kenyataannya hukuman mati tidak pernah dikenakan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Dengan hal tersebut maka penegakan hukum di Indonesia menjadi lemah dan tidak dapak memberikan efek jera bagi para pelakunya.

  • Adanya mafia di aparat penegak hukum

Seperti kita ketahui bahwa cengkeraman mafia peradilan seakan tak akan pernah bisa dilepaskan dari proses penegakan hukum. Kredibilitas dan kewibawaan penegakan hukum betul-betul sudah berada di titik nadir. Kini, manakala kita tengah berupaya menopang pilar-pilar kewibawaan hukum agar kembali dipercaya rakyat, termasuk dengan dibentuknya berbagai komisi sebagai pengawas terhadap institusi hukum serta adanya keinginan untuk menyelamatkan pundi-pundi negeri akibat korupsi, kembali dunia peradilan kita dihentak oleh insiden memalukan.

Insiden yang bisa dikategorikan sebagai contempt of court ini bisa saja meruntuhkan wibawa peradilan, bila kasusnya tidak segera diusut tuntas. Kasus yang memalukan itu terjadi pada Kamis (27/4), di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pembaruan, 28/4). Saat itu terdakwa kasus korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah, mantan Direktur Utama PT Jamsostek Achmad Djunaidi, sehabis menerima vonis dari majelis hakim yang diketuai Sri Muliani berupa pidana penjara selama 8 tahun, langsung mengamuk dan menuding tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima sogokan sebesar Rp 600 juta. Terdakwa yang berteriak-teriak itu bahkan sempat melempar papan nama “Jaksa” ke arah JPU Heru Chaeruddin yang kala itu langsung menyatakan banding atas putusan majelis hakim.

Sesungguhnya insiden seperti ini bisa saja terjadi kapan saja. Tetapi persoalannya, adakah keteguhan hati aparatur penegak hukum kita untuk memberangus mafia peradilan yang suka “memperdagangkan hukum” dari segala lini? Itu sebabnya kita sangat menyayangkan pernyataan-pernyataan yang mengemuka dari aparatur penegak hukum yang seolah-olah tak punya kewajiban utama untuk mengusut tuntas insiden itu. Meskipun pihak Kejaksaan Agung, konon, tengah memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk memeriksa insiden dan kebenaran atas tudingan terdakwa Achmad Djunaidi, lagi- lagi ini sifatnya hanyalah internal.

Bukankah semestinya, Komisi Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor), bahkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, segera bersinergi untuk mengusut kasus itu? Bukankah insiden itu bisa dijadikan bukti permulaan untuk mengungkap dan memberantas mafia peradilan dan kebiasaan memperjualbelikan keadilan dan itu sudah menjadi kewajiban institusi yang disebutkan di atas? Perlu kita ingat bersama, kita tengah berjuang menegakkan wibawa peradilan. Itu sebabnya, manakala dunia peradilan kita masih saja subur praktik-praktik tercela berupa jual-beli perkara, maka boleh jadi selama itu pula badan-badan peradilan kita tak pernah bisa dipercaya dan akan tetap terpuruk.

Memberantas mafia peradilan memang bukan perkara mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan. Memberantas kebiasaan memperdagangkan hukum memang perlu gerakan yang sistemik dan harus dilakukan secara bersama-sama, bersenergi. Utamanya dibangunnya sinergi antaraparatur penegak hukum. Apalagi ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melansir pernyataan, bahwa mafia peradilan di Indonesia sudah menggurita dan korupsi sudah menjadi kejahatan yang sistemik, melibatkan seluruh pelaku di institusi penegak hukum. Sebagaimana diibaratkan tak ada lagi ruang yang tersisa dan bebas dari cengkeraman mafia peradilan. Untuk itu, kita harus mendorong institusi-institusi penyidik untuk mengusut tuntas insiden yang melibatkan terdakwa Achmad Djunaidi dan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. Dengan demikian, betul atau tidaknya tudingan itu bisa terungkap secara transparan.

2. Birokrasi yang tidak ramah publik

Birokrasi pemerintah memiliki kekuatan yang besar, oleh karena daya jangkaunya yang menerobos berbagai aspek kehidupan manusia. Birokrasi, oleh karenanya, sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pasalnya, masyarakat yang hidup dalam suatu negara tertentu terpaksa menerima suatu kebijaksanaan yang telah dibuat oleh birokrasi. Negara kita sering disebut bureaucratic polity. Selain itu, birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat.

Salah satu dari penyebab masih merajalelanya korupsi di Indonesia adalah birokrasi yang tidak ramah publik. Sampai saat ini birokrasi masih melayani diri sendiri. 60-70 persen anggaran pemerintah masih berupa anggaran rutin, sisanya baru untuk publik,” kata Direktur Eksekutif Partnership Mohammad Sobary. Hal ini disampaikan dia dalam acara seminar bertema “Reformasi Birokrasi: Jalan Menuju Pemberantasan Korupsi Berkelanjutan” di Hotel Mandarin, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (30/8/2006). Sobary mengusulkan reformasi akan lebih membawa perubahan mendasar bila didukung publik. Kelompok masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengontrol anggaran. “Birokrasi akan berubah dari pelayanan diri sendiri menjadi pelayanan publik,” tegas dia. Menurut dia, ada dua prioritas reformasi birokrasi. Pertama, birokrasi yang terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kedua, birokrasi yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat misalnya birokrasi peradilan.

Sementara dari pembicara lainnya dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Kemal A Stamboel melihat, salah satu permasalahan reformasi birokrasi  adalah tidak adanya cetak biru reformasi yang komprehensif.  “Tiap departemen sebenarnya sudah ada wacana reformasi birokrasi. Tapi pola pelaksanaannya tidak jelas,” ujar Kemal.

Dari pernyataan Mohammad Sobary dan Kemal dapat kita lihat bahwa birokrasi di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari pelayanan publik yang minin terutama bagi kaum miskin. Kita sering melihat bagaimana warga yang tidak mampu yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang semestinya, pelayanan pendidikan, serta pelayanan hak dasar lainnya. Selain itu korupsi telah  melemahkan birokrasi sebagai tulang punggung negara. Dengan kata lain, birokrasi merupakan kelompok yang rentan terhadap jerat korupsi, dikarenakan merekalah yang menjalankan pemerintahan. Semakin tidak efisien birokrasi bekerja, semakin besar pembiayaan tidak sah atas institusi negara ini. Singkatnya, korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh didalam birokrasi.

Korupsi dalam birokrasi dapat dikategorikan dalam dua kecenderungan umum: yang menjangkiti masyarakat dan yang dilakukan di kalangan mereka sendiri.

Transparency International (TI), suatu lembaga internasional yang bergerak dalam upaya antikorupsi, membagi kegiatan korupsi di sektor publik ke dalam dua jenis, yaitu:

  • Korupsi Administratif

Secara administratif, korupsi dapat dilakukan dalam dua bentuk:

a)      “sesuai dengan hukum”, yaitu meminta imbalan atas pekerjaan yang memang sudah seharusnya dilakukannya

b)      “bertentangan dengan hukum” yaitu meminta imbalan uang untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilarang untuk dilakukan.

Di tanah air, jenis korupsi administratif berwujud uang pelicin dalam pengurusan berbagai surat-surat seperti KTP, SIM, akta lahir, dan paspor agar prosesnya lebih cepat.

  • Korupsi Politik.

Sementara jenis korupsi politik muncul antara lain dalam bentuk “uang damai” dengan polisi lalu lintas agar pelanggar tidak perlu ke pengadilan.

3. Demoralisasi yang menyuburkan perilaku koruptif dikalangan masyarakat.

Dari ketiga penyebab makin merajalelanya korupsi di Indonesia, demoralisasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap sulitnya pemberantasan korupsi di negeri ini. Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah dalam penglihatan masyarakat umum akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa dan melenyapkan unsurehormat dan trust masyarakat. Oleh karena itu, praktek korupsi yang kronis akan menimbulkan demoralisasi di kalangan masyarakat. Korupsi yang menjangkiti kalangan elit bukan saja menurunkan nilai-nilai yang dilihat oleh masyarakat, namun juga memaksa masyarakat menganut berbagai praktek dibawah meja demi mempertahankan diri. Mereka pun terpaksa melakukan korupsi agar mendapat bagian yang wajar, bukan untuk mencapai keuntungan yang luar biasa. Singkatnya, demoralisasi terhadap perilaku koruptif kalangan elit pemerintah juga sering menyuburkan perilaku koruptif dikalangan masyarakat.

Faktor demoralisasi ini bisa ditinjau dari dua sisi. Dari sisi masyarakat, mereka secara tidak langsung meniru perilaku birokrat yang melekukan korup, dan menjadikan hal tersebut menjadi hal yang lumrah dan wajar. Ini tentu sangat memprihatinkan, apalagi apabila hal tersebut berlangsung lama maka perilaku korup akan berubah menjadi budaya korup, dan hal ini telah terjadi di Indonesia. Dari segala hal kita bisa melihat korupsi itu telah membudaya, sector public, swasta bahkan ke lingkungan masyarakat seperti RT/RW.

Apabila ditinjau dari pemerintah, demoralisasi aparat pemerintah terjadi sebagai akibat dari system yang menciptakan peluang untuk korup, gaji pegawai yang randah serta moral yang rendah. Yang utama dari semua itu adalah system yang menciptakan peluang untuk terjadinya korupsi. Kita lihat berapa banyak anggaran kita yang bocor. Apabila pada tahun 2010 sendiri, belanja negara dianggarkan sebesar 1.047,6 triliun rupiah, yang terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar 725,24 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 322,42 triliun rupiah. Dan kebocoran masih terjadi sebesar 10 % dari anggaran pemerintah pusat tersebut maka Negara akan dirugikan sebesar 72,524 triliun. Sungguh jumlah yang tidak sedikit apabila dibandingkan dengan subsidi kepada warga miskin, tentu aka nada ribuan orang miskin akan terselamatkan. Hal yang lebih penting dari itu adalah jumlah pelakunya, di Indonesia terdapat 21.430 satker di tingkat Kementrian/Lembaga, apabila setidaknya tiga orang dari tiap satker terlibat atau mengetahui hal tersebut, setidaknya ada 64.290 orang terlibat korupsi. Ini lebih dari sekedar korupsi berjamaah.

Kebocoran demi kebocoran selalu terjadi dari tahun ke tahun.
Lalu mengapa masih dan selalu saja terjadi kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara ? Terdapat sedikitnya tiga skenario yang membuat pengelolaan keuangan negara menjadi sedemikian kacau dan carut-marut, yaitu :

Pertama, kenyataan bahwa korupsi, kolusi dan segala macam bentuk perilaku yang merugikan negara telah menjadi sebuah budaya yang sulit untuk dihilangkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa berbagai macam dana yang mestinya dipergunakan untuk kemaslahatan umat banyak disunat oleh para oknum pejabat yang korup. Dan kenyataan ini, sudah terjadi semenjak dari orde lama sampai dengan era reformasi ini. Mackie (1970) mengungkapkan bahwa korupsi :”…telah hampir menjadi penyakit yang tersebar di mana-mana pada era Soekarno ketika anggaran belanjanya yang menyebabkan inflasi mengikis gaji pegawai negeri hingga pada suatu titik di mana masyarakat tidak dapat hidup dengan mengandalkan gaji dan di mana keadaan finansial benar-benar hancur disebabkan oleh kehancuran administratif”.

Kedua, ia merupakan cerminan dari adanya inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pengelolaan proyek-proyek pembangunan yang overlapping. Artinya, proyek-proyek tersebut dikelola oleh lebih dari satu lembaga tanpa adanya sistem pembagian dan pengawasan kerja yang jelas.

Sedangkan yang ketiga adalah adanya kenyataan bahwa efisiensi belum dihargai sebagai sebuah nilai yang benar-benar harus dijunjung tinggi. Contoh yang sering terjadi adalah pengerjaan proyek-proyek pembangunan yang dengan sengaja memboroskan banyak waktu, tenaga dan (tentu saja) dana.

Terlepas dari akurasi dan metodologi yang dipakai, kenyataan ini benar-benar sebuah ironi yang memilukan bagi rakyat Indonesia. Sebab disaat kondisi perekonomian masih jauh panggang dari api untuk dipulihkan, masih ada perilaku sebagian kecil orang merugikan sebagian besar orang. Hal inilah yang sebenarnya menjadi penyebab sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Aparat penegak hukum di Indonesia hanya menyentuh kasus-kasus korupsi yang jumlahnya besar. Sementara kasus korupsi yang terjadi secara menyeluruh kurang menjadi perhatian. Sungguh sangat mengerikan apabila aparat pemerintah korup dan masyarakat mengamininya. Maka yang segera terjadi adalah sebuah kehancuran.

Sementara pada gradasi tertentu, praktek korupsi akan memunculkan sikap antipati dan mendorong sumber-sumber resisitensi yang luar biasa di kalangan warga masyarakat. Akibatnya kemudian adalah terjadinya delegitimasi aparat dan lembaga pemerintahan oleh karena mereka dianggap warga masyarakat tidak kredibel. Apabila korupsi tidak segera diberantas secara menyeluruh. Hal ini tentu saja membuat kelangsungan Negara kita akan terancam. Bagaimana apabila masyarakat sudah tidak percaya terhadap hukum, pemerintahan, serta pemimpinnya, maka yang terjadi adalah disintegrasi dimana-mana. Dan Indonesia menjadi kenangan.

Korupsi yang telah akut pada bangsa ini tentu harus mendapat perhatian dari seluruh komponen bangsa ini. Keterlibatan semua pihak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia mutlak diperlukan mengingat sudah parahnya negeri ini dari penyakit korupsi. Ada beberapa hal yang harus diambil dalam upaya penyelamatan bangsa Indonesia dari korupsi, antara lain :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum mutlak sebagai langkah utama dan pertama bagi pemberantasn korupsi. Disini ada dua hal utama yaitu : yang pertama memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para koruptor, sehingga ada efek jera. Seperti di China yang menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Kita juga bisa menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk shock teraphy sehingga para koruptor dan orang yang berniat korupsi menjadi takut untuk melakukannya.

Yang Kedua adalah memberantas mafia hukum dan peradilan. Para aparat penegak hukum harus dikenakan sanksi yang berat apabila ikut membantu para koruptor. Atau lebih baiknya lagi dikenakan hukuman mati juga. Akan tetapi untuk menerapkan hal ini terlebih dahulu harus dibenahi mengenai system serta birokrasi dari lembaga yang bersangkutan. Termasuk renumerasi.

2. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara menyeluruh pada tiap tingkatan lembaga pemerintah. Disini diperlukan adanya beberapa langkah dalam reformasi birokrasi di Indonesia yaitu :

  1. Grand Design reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah.
  2. Diperlukan adanya peraturan mengenai standar pelayanan publik.
  3. Membuat peraturan mengenai disiplin pegawai, selain itu harus ada reward and punishment.
  4. Membuat renumerasi disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab dari instansi terkait.
  5. Mengaktifkan fungsi control intern dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  6. Melakukan inventarisasi pegawai, kebutuhan pegawai serta perampingan struktur dan mekanisme pelayanan.

3. Meningkatkan kontrol atas pelaksanaan APBN

Selama ini, lembaga pengawasan yang kita miliki keberadaannya hanya dipandang sebelah mata. Dalam hubungannya dengan pihak eksekutif yang seharusnya ia pantau aktivitasnya, lembaga ini terkesan tersubordinasi kendati menurut undang-undang semestinya independen. Untuk itu, diperlukan terobosan untuk menata kembali mekanisme pengawasan yang sekaligus memberikan wewenang lebih besar terhadap lembaga pengawasan ini. Mekanisme pengawasan yang dimaksud, adalah mekanisme yang mampu menciptakan sebuah sistem pengelolaan anggaran yang mampu menghilangkan atau setidaknya mereduksi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Berikut titik-titik rawan korupsi APBN yang menurut Sumitro bisa bocor hingga 30% dan menurut KPK bocor hingga 40%:

  1. Pembuatan Rencana Kerja Kementrian atau Lembaga (RK-K/L)
  2. Pembahasan 3 pihak
  3. Penerbitan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
  4. Pembahasan asumsi makro dan RKP di DPR
  5. Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L) di DPR
  6. Penelaahan RKA K/L oleh Depkeu dan Bappenas
  7. Penerbitan pagu definitif
  8. Penelaahan revisi RKA-K/L
  9. Penyerapan anggaran

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Ma`ruf menilai kebocoran anggaran terjadi akibat sistem kontrol yang lemah sehingga menciptakan `moral hazard` di departemen atau jajaran birokrasi dan parlemen. “Korupsi sudah menjadi budaya di birokrasi, bahkan kini merambah parlemen dan para penegak hukum,” katanya di Yogyakarta, Kamis, menanggapi sorotan terjadinya kebocoran anggaran negara. Dikatakannya, kalau korupsi sudah membudaya, maka dengan sistem akunting apapun pemeriksaan dilakukan, korupsi tetap terjadi.

Parlemen, kata dia, yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengawas eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, justru terkesan “main mata” dengan pemerintah. “Ini berarti anggaran dibocorkan oleh orang-orang yang seharusnya menciptakan sistem,” katanya. Ma`ruf semula masih melihat ada peluang untuk memperbaikinya dengan mengubah sistem politik dan penegakan hukum. Namun dia masih juga pesimistis karena lembaga penegakan hukum juga terlibat dalam kasus korupsi.
“Lembaga yang seharusnya mengawasi agar tidak terjadi kebocoran malah terlibat korupsi,” katanya.Ia menilai yang diperlukan saat ini adalah selain perbaikan sistem adalah kehadiran seorang pemimpin yang agak diktator tanpa menindas rakyat di samping berani menegakkan hukum untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran negara. Dalam konteks ini dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara , bukan mendahulukan kepentingan partai dan golongan.

Dari hal tersebut diatas hal yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan peranan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Hal ini dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya. Diisi dibutuhkan masyarakat yang peduli terhadap anggaran, dalam hal ini tentu saja mahasiswa sebagai masyarakat akademis yang diharapkan berpartisipasi aktif dalam pengawasan tersebut. Sebagai masukan saya yaitu :

  1. Pendidikan Anti Korupsi harus menjadi mata kuliah wajib dalam tiap universitas. Selain hal itu PAK juga tidak hanya memberikan kesadaran akan bahaya korupsi dan menumbuhkan sikap anti korupsi, akan tetapi juga sebagai sarana control pelaksanaan anggaran.
  2. Adanya kesepakatan antara Pemerintah dan akademisi dalam hal ini mahasiswa untuk aktif dalam proses kontrol anggaran.
  3. PAK di Universitas harus mampu memberikan value added bagi pemberantasan korupsi. Disini mahasiswa diwajibkan untuk mengawasi instansi pemerintah disekitarnya dan memberikan laporan. Laporan tersebut berupa masukan atas sistem pelayanan publik yang lebih baik, serta melaporkan apabila ada penyimpangan. Jadi disini PAK lebik menekankan pada praktek dilapangan dengan partisipasi aktif mahasiswa dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol masyarakat.

Dengan partisipasi aktif dari seluruh komponen mahasiswa di seluruh Indonesia dalam pengawasan anggaran, saya yakin bahwa akan tercipta sistem yang lebih baik serta bebas dari korupsi. Sehingga akan terjadi pengawasan yang bersifat terus menerus yang akan meningkatkan terjaganya birokrasi yang bersih dari pungli serta KKN.